Begini Kata Ketua Tim Hukum Timnas AMIN Soal Debat Capres-Cawapres
JAKARTA | KBA – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bakal menggelar Debat Capres-Cawapres di halaman KPU RI, Menteng, Jakarta Selatan pada Selasa malam, 12 Desember 2023. Adapun tema debat pertama akan menyoal isu yang terkait dengan Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
Dihubungi KBA News ihwal plus-minus tema debat terkait hukum bagi pasangan calon (paslon), Ketua Tim Hukum Timnas AMIN (Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin), Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H. mengatakan, hal itu dikembalikan pada komitmen semua paslon dalam memberikan penghormatan terhadap negara hukum seperti yang diuraikan dalam visi-misi masing-masing.
“Tema ini berlaku bagi semua paslon. Tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan. Semuanya tergantung pada komitmen paslon yang tergambar pada visi dan misinya, terkait penghormatan terhadap negara hukum,” kata advokat senior kelahiran Palembang, 19 Oktober 1971 saat dihubungi KBA News, Senin, 11 Desember 2023.
Selanjutnya pengacara yang menyelesaikan Program Doktoral di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada 2019 ini menyatakan, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam konstitusi sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu, imbuhnya, penegakan supremasi hukum bukan sekadar seruan etis, tapi amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan. Baik buruknya penegakan hukum akan menjadi cerminan wajah peradaban Indonesia sebagai sebuah bangsa.
“Dengan demikian semua capres dan cawapres harus memperjuangkan, menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara serta memajukan hukum yang berkeadilan. Ini penting bagi terbangunnya peradaban sebuah bangsa dan hadirnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang Ari.
Saat ditanya soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan karpet merah bagi paslon lain yang mendaftar pada usia 35 tahun, Ari menilai, putusan tersebut cacat hukum meskipun dinyatakan sudah final dan mengikat.
“Secara hukum putusan MK No. 90/2023 memang sudah final dan mengikat, tetapi putusan tersebut lahir dari proses hukum yang cacat etik karena 9 (sembilan) hakim MK dinyatakan melanggar kode etik hakim. Mengacu pada UU Kekuasaan Kehakiman No 48/2009 Pasal 17 ayat (6), apabila terbukti ada konflik kepentingan, maka putusan hakim harusnya dinyatakan tidak sah,” terang Ari kepada KBA News.
Lebih lanjut, Tim Hukum Nasional AMIN menyatakan keprihatinannya atas skandal di MK tersebut. Namun demikian, Ari memastikan Tim Hukum Nasional AMIN akan tetap fokus mengawal, mengawasi, dan memperjuangkan semua tahapan Pilpres 2024 agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Setiap kecurangan sekecil apapun akan kami laporkan untuk menjaga integritas pemilu dan demokrasi yang beradab. Hal ini penting agar pemimpin yang terpilih tidak cacat legitimasi,” tandasnya.
Kemudian, ditanya soal komitmen Anies Baswedan terkait agenda nasional pemberantasan korupsi, Ari menjelaskan bahwa ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Rektor Paramadina, mantan Gubernur DKI Jakarta itu membuat terobosan dengan mengadakan mata kuliah wajib anti korupsi.
“Terobosan itu lahir dari pandangan Pak Anies, bahwa korupsi terjadi karena ada willingness and opportunity to corrupt (kemauan dan kesempatan untuk korupsi). Willingness terkait dengan etika masing-masing individu. Sementara itu, opportunity menyangkut sistem. Karena itu, kampus bagi Pak Anies adalah area strategis untuk membangun etika dan karakter anti korupsi mahasiswa yang kelak akan menukangi republik,” jelasnya.
“Melalui terobosan ini, Pak Anies ingin menjadi bagian penting dari Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, apapun posisi dan jabatannya. Setidaknya pada ranah pencegahan,” tambahnya.
Lebih jauh, terkait ide memiskinkan koruptor yang digagas oleh Anies Baswedan, Sekretaris Jenderal DPP IKA UII tahun 2019-2024 ini mengaminkan sebab akan menimbulkan efek jera bagi koruptor.
“Yang ditakuti koruptor itu kan bukan sekedar penjara, tetapi kemiskinan. Kalau sekedar penjara, para koruptor ini sudah menghitung, berapa biaya yang diperlukan untuk menghadapi masalah hukum dan biaya lamanya mendekam di penjara.”
Setelah itu, harta hasil jarahan korupsinya masih menumpuk untuk membiayai hidup hedonnya setelah keluar penjara. Apalagi tren hukuman korupsi di Indonesia cukup rendah. Karena itu pemiskinan koruptor menjadi penting,” pungkasnya. (kba)
Artikel Begini Kata Ketua Tim Hukum Timnas AMIN Soal Debat Capres-Cawapres pertama kali tampil pada KBA NEWS.
Hot News, Pilihan Redaksi, Anies Baswedan, Ari Yusuf Amir, Debat Capres-Cawapres 2024, Muhaimin Iskandar, Pasangan AMIN, Pilpres 2024, Tim Hukum Timnas AMIN
Belum ada Komentar untuk "Begini Kata Ketua Tim Hukum Timnas AMIN Soal Debat Capres-Cawapres"
Posting Komentar